Rabu, 10 Februari 2016

Pertamina Dukung DKI Bebas Premium

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama mengusulkan kebijakan gebrakan. Jakarta bebas dari distribusi BBM jenis premium. Usul itu direspons positif oleh PT Pertamina (persero) karena jika terealisasi dapat mengurangi impor BBM.

“Saya belum lihat surat (usulan)-nya. Tapi itu tidak masalah, tinggal lihat saja Dirjen Migas menyetujui apa enggak. Adanya kebijakan pemerintah seperti Ahok ini bisa mendorong masyarakat menggunakan bahan bakar bernonsubsidi,” tutur Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Selasa, 19 Januari 2016

Pembelian Bus Terancam tidak Tercapai

"Bus harus bisa tambah banyak tahun ini. Fokus PT Transportasi Jakarta itu dulu."
Basuki Tjahaja Purnama Gubernur DKI Jakarta


SALAH satu badan usaha milik daerah (BUMD) yang terancam tidak dapat mencapai target proyek akibat penolakan penyertaan modal pemerintah (PMP) 2016 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ialah PT Transportasi Jakarta. Penolakan terjadi di tengah upaya ambisius BUMD itu untuk mendatangkan 2.000 bus dan menarik 1 juta penumpang.

PT Transportasi Jakarta sudah merencanakan pembelian 2.000 bus tahun ini. Untuk itu, Pemprov DKI menganggarkan Rp1,2 triliun dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan penambahan bus itu mutlak dilakukan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan mutu pelayanan PT Transportasi Jakarta kepada masyarakat.

Di samping itu, bus-bus baru dibutuhkan segera agar bisa menggantikan bus-bus yang sudah usang.

“Bus harus bisa tambah banyak tahun ini. Karena fokus Trans-Jakarta itu dulu supaya nantinya Trans-Jakarta juga bisa menguasai rute angkutan umum lain,” kata Ahok, Kamis (7/1).

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Budi Kaliwono menyatakan pendan aan dari pemerintah tersebut sangat penting. Tahun ini ia diberi tugas agar mampu meningkatkan jumlah penumpang hingga mencapai 1 juta penumpang per hari. Padahal saat ini jumlah penumpang yang bisa diangkut armada Trans-Jakarta di seluruh koridor hanya 320.000 hingga 350.000 per hari. Menurut Budi, target tersebut tidak akan tercapai tanpa peningkatan fasilitas termasuk pembelian bus.

Dalam membeli bus pun dia tidak mau asal pengadaan.

Dirut yang baru beberapa hari lalu dilantik itu mengatakan hanya akan memilih merek bus yang sudah berpengalaman dan teruji digunakan di berbagai negara. Selain itu, ia akan menerapkan standar agar produsen bus yang bisa mengikuti lelang pengadaan hanyalah yang memiliki agen pemegang merek.

“Untuk saat ini saya mengutamakan bus dari Eropa yang sudah cukup teruji. Selain itu, harus ada agen pemegang merek. Supaya kalau ada apaapa, kami bisa komplain serta garansi pemeliharaan dan perawatan jelas,” ujarnya, Jumat (8/1).

Namun, penambahan bus bukan jalan satu-satunya untuk meningkatkan jumlah penumpang. Kualitas pelayanan dari segi fasilitas penunjang dan SDM juga perlu ditingkatkan. (Put/Ssr/J-4) Media Indonesia, 11/01/2016 Halaman 21

Selasa, 03 Februari 2015

JAKARTA BARAT Produk UKM belum Ditemukan di Minimarket

PEMERINTAH Provinsi DKI tengah gencar menggaungkan kewajiban setiap minimarket menjual produk yang dikeluarkan usaha berskala kecil hingga menengah (UMKM) agar keberadaan minimarket memberi manfaat bagi UMKM.

Media Indonesia menyambangi beberapa minimarket dengan berbagai label secara acak, di antaranya Alfamart di kawasan Kebon Jeruk dan Kembangan, Indomaret Kebon Jeruk dan 7-Eleven (Sevel) di Srengseng dan Palmerah.Dari pemantauan di lokasi, tidak ditemukan produk hasil olahan UKM di sana. Produk yang dipasarkan merupakan produk keluaran pabrik atau usaha berskala besar. “Belum ada produk-produk UKM dijual di sini. Mungkin kalau mau tanya-tanya, langsung saja ke manajemen pusat, Mbak,“ ujar M Tholib, karyawan Sevel Srengseng, kemarin.

hal senada dikatakan Anto, karyawan Indomaret Puri, Kembangan. Begipula Sevel Otista, Jakarta Timur. Tentrem, manajer gerai Sevel Otista mengaku, produk-produk yang dijual diatur marketing pusat Sevel. Kasudin Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Jakarta Barat Slamet Widodo mengatakan sebenarnya ada produk UMKM di minimarket.

“Tapi sistem pembayarannya ditolak pelaku UMKM, karena baru dibayar setelah dua bulan.Rata-rata modal UKM sangat minimalis,“ ungkap Slamet.Pihaknya, sangat berharap minimarket dapat mengubah sistem pembayaran dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama.(Tes/AF/Ths/T-3) Media Indonesia, 21 Januari 2015, Halaman 20