Tarif baru yang resmi diberlakukan di Jakarta dan sekitarnya membuat penumpang dan awak angkutan memiliki kepastian soal ongkos yang harus dibayar. Ulah awak angkutan yang lebih dulu menaikkan tarif memicu pertengkaran dengan penumpang.
Kenaikan tarif angkutan umum reguler yang resmi diberlaku kan di DKI Jakarta mulai kemarin membuat para pengemudi merasa lega karena tidak perlu lagi bertengkar dengan penumpang. Namun, di sisi lain, biaya yang dikeluarkan penumpang menjadi lebih tinggi.
Berdasarkan pantauan, kenaikan tarif angkutan umum reguler telah terjadi sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).Awak angkutan langsung menaikkan tarif sehingga memicu protes penumpang karena penaikan tarif belum ditetapkan secara resmi.
Tarif bus kota, Kopaja, dan metromini yang semula Rp3.000 naik menjadi Rp4.000, demikian halnya dengan angkutan kota (angkot).
“Saya bersyukur tarif sudah resmi dinaikkan. Sebelumnya, saya sering adu mulut sama penumpang. Mereka (penumpang) enggak terima tarif dinaikkan sepihak (oleh awak angkutan),“ ujar Abdul, sopir KWK 06A jurusan Kampung Melayu-Cililitan.
Menurutnya, kenaikan tarif Rp1.000 sudah membantunya menutup setoran meskipun sebetulnya kurang ideal. Karena tanpa penaikkan tarif, setoran yang harus ditanggungnya tidak akan tertutup. Setiap hari, ia harus menyetor kepada pemilik angkutan Rp150 ribu.
Selain itu, mobilnya harus diisi BBM jenis premium Rp130 ribu dari semula sekitar Rp90 ribu. “Kalau tarif enggak naik, saya bisa nombok setiap hari,“ tuturnya.
Sementara itu, salah seorang sopir metromini 75 jurusan Blok M-Pasar Minggu, Ucok, 35, saat sditemui di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, mengaku tidak menaikkan tarif melebihi Rp1.000. Apalagi, pemilik metromini yang dikemudikannya mengultimatum untuk tidak menaikkan tarif lebih dari Rp1.000, atau dari Rp3.000 menjadi Rp4.000. Selain itu, kata Ucok, penaikan tarif yang terlalu tinggi bisa membuat jumlah penumpang merosot.
Ia juga mengakui, sejak tarif angkutan dinaikkan memang jumlah penumpang berkurang.Oleh karena itu, pada jam sepi penumpang, ia memilih tidak beroperasi atau mengetem, ketimbang beroperasi menghabiskan BBM tapi sepi penumpang. Beli premium Di tempat yang sama sopir Kopaja 616 jurusan Blok MCipedak, Koko, 31, juga mengaku menaikkan tarif Rp1.000 sejak harga BBM naik.
Sebelum kenaikan harga BBM, ujarnya, biaya yang harus dikeluarkannya untuk membeli premium sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per hari. Akan tetapi, setelah harga BBM naik, biaya yang harus dikeluarkannya berkisar mulai Rp230 ribu sampai Rp250 ribu. “Semua angkutan di sini rata menaikkan tarif Rp1.000 per penumpang. Enggak ada yang nambah atau ngurangin,“ ujarnya.
Kenaikan tarif angkutan juga terjadi di Kota Depok, Jawa Barat, dan Kota Tangerang, Banten. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang secara resmi juga menaikkan tarif angkutan reguler mulai 20 November lalu sebesar 30%, yaitu dari Rp3.000 menjadi Rp4.000.
“Setelah melakukan pertemuan dengan pihak Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Kota Tangerang, disepakati kenaikan tarif angkutan umum sebesar Rp1.000,“ kata Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkot Tangerang Sugiharto Achmad Bagja, kemarin.
Hal itu dibenarkan Sekretaris Organda Kota Tangerang Luster Siregar. “Kenaikan tarif sudah kami sepakati dan mudah-mudahan bisa diterima semua pihak,“ kata dia. (Nel/ SM/J-3) Media Indonesia, 25/11/2014, halaman 6
Sabtu, 29 November 2014
Minggu, 16 November 2014
Perjalanan Dinas Habiskan Ratusan Miliar
SETELAH sekian lama dana APBD DKI dihambur-hamburkan lewat kedok proyek, rapat di hotel, dan perjalanan dinas, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan melakukan efisiensi besar-besaran. Proyek tidak cukup dengan lelang saja, tapi juga harus melalui e-budgeting, eprocurement, dan e-catalogue dalam pengadaan barang dan jasa.
Ahok menyebutkan dinas pariwisata dan kebudayaan ialah salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang paling sering melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan dalih mempromosikan pariwisata Jakarta ke dunia internasional. Untuk menekan penghamburan APBD yang pada 2014 sebesar Rp72 miliar, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah akan menyeleksi dengan ketat perjalanan dinas oleh SKPD.
Selama ini anggaran perjalanan dinas melekat pada anggaran program kerja yang diajukan SKPD dan diatur sendiri oleh mereka.
“Sekarang, saya akan seleksi semuanya. Tidak sembarangan berangkat. Kita akan coret yang tidak perlu,“ kata Saefullah, kemarin.
Seleksi telah mulai ia lakukan saat menjabat Sekda DKI Agustus lalu. Hanya, beberapa terbendung karena sebagian besar perjalanan dinas telanjur dianggarkan dalam APBD 2014. Ia akan melaksanakan efisiensi secara penuh pada APBD 2015.
Menurut data Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI, total anggaran APBD 2014 yang digunakan untuk perjalanan dinas mencapai Rp179,9 miliar. Rinciannya, dalam negeri sebesar Rp145,1 miliar dan luar negeri Rp34,8 miliar.
Kepala Bidang Anggaran BPKD Asiansyah tidak dapat merinci berapa banyak perjalanan dinas dan ke mana saja lokasi tujuan untuk meng habiskan dana Rp179,9 miliar tersebut.
Asiansyah menyebutkan dinas pariwisata dan kebudayaan serta dinas olahraga dan pemuda paling sering melakukan perjalanan dinas. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Ratiyono membenarkan dinasnya cukup banyak menggunakan ang garan untuk perjalanan dinas, antara lain ia mengirim atlet mengikuti kejuaraan di luar daerah dan di luar negeri.
“Ya memang, kita (serap dana) besar untuk mengirimkan atlet ikut tanding kejuaraan. Bisa ke luar negeri atau ke luar daerah. Kan harus ikut tanding supaya banyak jam terbang dan bisa lebih profesional,“ jelas Ratiyono.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi juga akan meminimalkan perjalanan dinas para pejabatnya.
“Kalau mau rapat jangan jauh-jauh, di dalam kota saja, hitung-hitung menambah pendapatan asli daerah,“ tu kas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
Ia menargetkan efisiensi anggaran APBD 2015 sebesar 5%-10% atau sekitar Rp100 miliar. Dana tersebut selanjutnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. “Kami harapkan mendapat dukungan dari DPRD,” cetusnya. (Put/Gan/T-1) Media Indonesia, 15/11/2014, halaman 10
Ahok menyebutkan dinas pariwisata dan kebudayaan ialah salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang paling sering melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan dalih mempromosikan pariwisata Jakarta ke dunia internasional. Untuk menekan penghamburan APBD yang pada 2014 sebesar Rp72 miliar, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah akan menyeleksi dengan ketat perjalanan dinas oleh SKPD.
Selama ini anggaran perjalanan dinas melekat pada anggaran program kerja yang diajukan SKPD dan diatur sendiri oleh mereka.
“Sekarang, saya akan seleksi semuanya. Tidak sembarangan berangkat. Kita akan coret yang tidak perlu,“ kata Saefullah, kemarin.
Seleksi telah mulai ia lakukan saat menjabat Sekda DKI Agustus lalu. Hanya, beberapa terbendung karena sebagian besar perjalanan dinas telanjur dianggarkan dalam APBD 2014. Ia akan melaksanakan efisiensi secara penuh pada APBD 2015.
Menurut data Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI, total anggaran APBD 2014 yang digunakan untuk perjalanan dinas mencapai Rp179,9 miliar. Rinciannya, dalam negeri sebesar Rp145,1 miliar dan luar negeri Rp34,8 miliar.
Kepala Bidang Anggaran BPKD Asiansyah tidak dapat merinci berapa banyak perjalanan dinas dan ke mana saja lokasi tujuan untuk meng habiskan dana Rp179,9 miliar tersebut.
Asiansyah menyebutkan dinas pariwisata dan kebudayaan serta dinas olahraga dan pemuda paling sering melakukan perjalanan dinas. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Ratiyono membenarkan dinasnya cukup banyak menggunakan ang garan untuk perjalanan dinas, antara lain ia mengirim atlet mengikuti kejuaraan di luar daerah dan di luar negeri.
“Ya memang, kita (serap dana) besar untuk mengirimkan atlet ikut tanding kejuaraan. Bisa ke luar negeri atau ke luar daerah. Kan harus ikut tanding supaya banyak jam terbang dan bisa lebih profesional,“ jelas Ratiyono.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi juga akan meminimalkan perjalanan dinas para pejabatnya.
“Kalau mau rapat jangan jauh-jauh, di dalam kota saja, hitung-hitung menambah pendapatan asli daerah,“ tu kas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
Ia menargetkan efisiensi anggaran APBD 2015 sebesar 5%-10% atau sekitar Rp100 miliar. Dana tersebut selanjutnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. “Kami harapkan mendapat dukungan dari DPRD,” cetusnya. (Put/Gan/T-1) Media Indonesia, 15/11/2014, halaman 10
Rabu, 05 November 2014
JAKARTA PUSAT Pengurusan IMB Dinilai Lamban
IMB yang bisa selesai dalam 35 hari dinilai Yuddy terlalu lama. Selain itu, semua persyaratan terlalu banyak serta berbelit-belit. SEUSAI menemui Plt Gubernur DKI Jakarta Ba suki Tjahaja Purnama di Balai Kota, kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengunjungi Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) wilayah Jakarta Pusat. Didampingi staf kementerian dan anggota DPRD DKI Wahyu Dewanto, Yuddy berkeliling kantor PTSP di kawasan Tanah Abang tersebut sekitar 30 menit. Di ruang tunggu PTSP, Yuddy menghampiri Vita Nilawati yang tengah mengurus surat kematian suaminya.
“Saya mengurus surat peng hentian pembayaran angsuran karena suami pernah me minjam uang ke bank. Namun, sejak Mei surat belum selesai,“ keluh Vita. Yuddy pun meminta pihak PTSP segera menyelesaikan hal tersebut. “Saya tidak tahu kendalanya, tetapi staf di sini sudah pasti lebih mengerti,” kata Yuddy kepada Kepala Unit PTSP Jakarta Pusat Johan Girsang. Saat mendengar teguran Yuddy, Johan hanya manggutmanggut. Setelah itu, Yuddy melihat-lihat papan informasi digital yang memuat informasi berbagai macam izin dan persyaratannya.
“Kami melayani 41 macam layanan dari 6 bidang. Masyarakat bisa melihat persyaratan apa saja untuk layanan apa saja. Syaratnya juga bisa dilihat secara online,” ujar Johan. Yuddy sempat menanyakan syarat izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan tanda daftar perdagangan (TDP). Menurut keterangan Johan, IMB bisa selesai dalam waktu 35 hari. Namun, Yuddy menilai waktu itu terlalu lama dan semua persyaratan untuk mengurus ketiga izin terlalu banyak dan berbelit-belit.
“Masih ada persyaratan di dalam persyaratan. Misalnya, meminta surat pernyataan sertiļ¬ kat tanah harus ke BPN dulu. Hemat saya, sebaiknya dipilih-pilih mana yang prinsipil dan mana yang bisa tentatif. Kalau warga asing ingin membuka bisnis di sini, tetapi tidak tinggal lama kan terhambat. Padahal, Presiden ingin Jakarta terbuka bagi investor asing,” ungkap Yuddy.
Wali Kota Jakarta Pusat Rustam Effendi dan Kepala Badan PTSP Noor Syamsu berjanji memperbaiki semua kekurangan tersebut.
Sebelumnya dalam pertemuan dengan Ahok, panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama, Yuddy mengatakan Pemprov DKI dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam reformasi birokrasi.
“DKI bisa menjadi modal se kaligus model pembangunan zona integritas aparatur negara. Perampingan dan reorganisasi yang dilakukan Ahok, sangat baik,” tutur Yuddy. Meskipun demikian, Yuddy tidak menampik masih banyak perbaikan yang harus dilakukan Ahok dan jajarannya. Kini, Yuddy tengah mengkaji kebijakan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil. Dia lebih memilih meningkatkan kinerja aparatur negara ketimbang membuka lowongan baru.
”Kami masih mempertimbangkan soal moratorium. Perilaku mereka (pegawai) masih harus diperbaiki, banyak yang mengeluhkan kinerja mereka lambat dan saat jam kerja mereka sering keluyuran,” tandas Yuddy. (Put/Ssr/X-4) Media Indonesia, 4/11/2014, halaman 8
Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengunjungi Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) wilayah Jakarta Pusat. Didampingi staf kementerian dan anggota DPRD DKI Wahyu Dewanto, Yuddy berkeliling kantor PTSP di kawasan Tanah Abang tersebut sekitar 30 menit. Di ruang tunggu PTSP, Yuddy menghampiri Vita Nilawati yang tengah mengurus surat kematian suaminya.
“Saya mengurus surat peng hentian pembayaran angsuran karena suami pernah me minjam uang ke bank. Namun, sejak Mei surat belum selesai,“ keluh Vita. Yuddy pun meminta pihak PTSP segera menyelesaikan hal tersebut. “Saya tidak tahu kendalanya, tetapi staf di sini sudah pasti lebih mengerti,” kata Yuddy kepada Kepala Unit PTSP Jakarta Pusat Johan Girsang. Saat mendengar teguran Yuddy, Johan hanya manggutmanggut. Setelah itu, Yuddy melihat-lihat papan informasi digital yang memuat informasi berbagai macam izin dan persyaratannya.
“Kami melayani 41 macam layanan dari 6 bidang. Masyarakat bisa melihat persyaratan apa saja untuk layanan apa saja. Syaratnya juga bisa dilihat secara online,” ujar Johan. Yuddy sempat menanyakan syarat izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan tanda daftar perdagangan (TDP). Menurut keterangan Johan, IMB bisa selesai dalam waktu 35 hari. Namun, Yuddy menilai waktu itu terlalu lama dan semua persyaratan untuk mengurus ketiga izin terlalu banyak dan berbelit-belit.
“Masih ada persyaratan di dalam persyaratan. Misalnya, meminta surat pernyataan sertiļ¬ kat tanah harus ke BPN dulu. Hemat saya, sebaiknya dipilih-pilih mana yang prinsipil dan mana yang bisa tentatif. Kalau warga asing ingin membuka bisnis di sini, tetapi tidak tinggal lama kan terhambat. Padahal, Presiden ingin Jakarta terbuka bagi investor asing,” ungkap Yuddy.
Wali Kota Jakarta Pusat Rustam Effendi dan Kepala Badan PTSP Noor Syamsu berjanji memperbaiki semua kekurangan tersebut.
Sebelumnya dalam pertemuan dengan Ahok, panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama, Yuddy mengatakan Pemprov DKI dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam reformasi birokrasi.
“DKI bisa menjadi modal se kaligus model pembangunan zona integritas aparatur negara. Perampingan dan reorganisasi yang dilakukan Ahok, sangat baik,” tutur Yuddy. Meskipun demikian, Yuddy tidak menampik masih banyak perbaikan yang harus dilakukan Ahok dan jajarannya. Kini, Yuddy tengah mengkaji kebijakan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil. Dia lebih memilih meningkatkan kinerja aparatur negara ketimbang membuka lowongan baru.
”Kami masih mempertimbangkan soal moratorium. Perilaku mereka (pegawai) masih harus diperbaiki, banyak yang mengeluhkan kinerja mereka lambat dan saat jam kerja mereka sering keluyuran,” tandas Yuddy. (Put/Ssr/X-4) Media Indonesia, 4/11/2014, halaman 8
Langganan:
Postingan (Atom)