Rabu, 10 September 2014

PEMPROV DKI Dishub Tambah 20 Mobil Derek

UNTUK meminimalkan kemacetan akibat parkir liar, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengambil langkah penderekan mobil yang diparkir di badan jalan. Untuk memperkuat dan melancarkan program itu, dishub akan menambah 20 armada derek. Pada tahap awal yang dimulai 8 September, dishub akan fokus di lima lokasi dari 30 titik parkir liar rawan macet di Ibu Kota. Kelima lokasi itu ialah Kalibata City (Jakarta Selatan), Beos (Jakarta Barat), kawasan Tanah Abang (Jakarta Pusat), Jatinegara Area (Jakarta Timur), dan akses Marunda (Jakarta Utara).

“Kita akan melakukan penertiban di 30 lokasi rawan parkir liar sekaligus dikenal sebagai sumber kemacetan,“ kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI, kemarin.

Menurutnya, ada dua strategi yang akan dilakukan Pemprov DKI untuk menertibkan parkir liar. Pertama, penerapan retribusi derek parkir liar sebesar Rp500 ribu per hari. Kedua, sistem parking meter yang akan diterapkan pada awal 2015. Untuk menangani penertiban parkir liar di lima lokasi itu pihak dishub telah menyiapkan 14 mobil derek.

“Kita sudah siapkan 14 mobil derek. Memang tidak cukup untuk menderek puluhan mobil yang parkir liar di lima lokasi tersebut. Karena itu, kita akan tambah armada mobil dereknya. Petugasnya sudah kita siapkan sebanyak 554 orang di lima lokasi tersebut,“ kata Kepala Bagian Pengendalian Operasional Kabagdalop Dishub DKI, Syafrin Liputo, di Jakarta, kemarin. (Ssr/J-5) Media Indonesia, 3/09/2014, hal 8

Berita lainnya
PEMPROV DKI Enam Tol Dilengkapi Busway
Pembangunan tol harus selesai tiga tahun. Ahok mengancam mengambil alih pembangunannya jika molor.

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan mem bangun enam ruas tol.Nantinya di setiap ruas ada koridor bus Trans-Jakarta.Namun, menurut pengamat transportasi, pembangunan itu dinilai tidak akan memecahkan masalah kemacetan lalu lintas.

Pembangunan enam ruas tol dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Konsorsium Jakarta Tollroad Development (JTD). Nota kesepahaman pembangunan telah ditandatangani bersama Kementerian Pekerjaan Umum pada awal Agustus lalu. Adapun jalur khusus bus Trans-Jakarta yang ada di setiap ruas tol merupakan kompensasi yang diminta oleh pemprov atas pembangunan tol di dalam kota itu.

Pemrov tetap mengejar pembangunan enam ruas tol agar upaya penambahan koridor bus Trans-Jakarta juga dapat dipercepat. Karena itu, saat ini pemprov fokus pada upaya penandatanganan perjanjian kerja sama untuk pengadaan koridor Trans-Jakarta. Dengan demikian akan ada penambahan enam koridor angkutan massal tersebut.

“Kami sekarang mengejar penandatanganan kerja sama dulu. Begitu perjanjian kerja sama selesai, kami harap awal 2015 (tol) mulai bangun. Dalam perjanjian kerja sama nanti kita tekankan mereka harus membuat enam busway. Di setiap ruas ada satu koridor,“ kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, kemarin.

Ia mengatakan koridor bus Trans-Jakarta di enam ruas tol tersebut akan dibangun sepenuhnya oleh JTD, berikut sarananya seperti halte dan eskalator.

Keenam ruas tol layang tersebut akan melintasi ruas-ruas jalan di dalam kota, sehingga untuk pengguna bus TransJakarta koridor di dalam tol akan dibangun eskalator.

“Kita setujui (pembangunan enam tol) ini dan kita minta supaya ada jalur untuk bus Trans-Jakarta. Dia (investor) membuat jalan tol, tapi harus kasih kepada kita jalur bus untuk masyarakat,“ kata Wagub yang akrab disapa Ahok itu.Tiga tahun Selain adanya jalur bus Trans-Jakarta, dalam perjanjian kerja sama Ahok juga menekankan agar pembangunan tol selesai dalam waktu tiga tahun. Jika tidak selesai dalam tiga tahun, ia mengancam mengambil alih pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.

Sementara itu, pengamat transportasi Dharmaningtyas menyatakan penambahan jalan dalam bentuk pembangunan tol ataupun jalan layang nontol (JLNT) belum terbukti mengurangi kemacetan lalu lintas.

Menurutnya, upaya terbaik dalam mengurangi kemacetan lalu lintas ialah dengan memancing pengguna kendaraan pribadi berpindah melalui perbaikan sarana dan fasilitas transportasi umum.
“Belum ada bukti pembangunan jalan baru, tol maupun JLNT, mampu mengatasi kemacetan. JLNT Antasari dan Casablanca jadi bukti konkret bahwa pembangunan jalan baru bukan solusi. Kalau mau mengatasi kemacetan, ya bangun angkutan umum yang baik. Siapa yang akan naik bus umum yang jalurnya sama dengan tol kendaraan pribadi,“ katanya kepada Media Indonesia. (Put/J-1) Media Indonesia, 3/09/2014, hal 8

Ditulis Oleh : Siti Nurbaya // 10.06
Kategori:

1 komentar:

Posting Komentar